Musyawarah bersama kepala desa di Kecamatan Garung |
“Sistem dan kewenangan yang menentukan DPP, DPC hanya membantu menjaring dan mengusulkan bakal calon dan membentuk tim khusus atau desk pilkada,” terang Sekjend DPP PKB, H Abdul Kadir Karding ketika ditanya tentang pilkada Wonosobo mendatang dalam agenda musyawarah bersama kepala desa di Kecamatan Garung, Jum’at (27/2).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa juga belum memutuskan bakal calon Bupati atau wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo mendatang. Sebab, sampai saat ini DPP juga belum memberikan intruksi untuk melakukan penjaringan. “Sampai saat ini DPP PKB belum memutuskan siapapun. Karena seleksi juga belum,” terangnya.
Pihaknya juga mengaku sudah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) pilkada. Namun, petunjuk tersebut sedang dimatangkan oleh DPP. “Keputusan akan ditentukan kalau sudah matang. Karena kita akan melihat dulu siapa yang diterima, yang memiliki itegritas bagus. Tapi yang paling penting kalau diajukan tidak kalah. Sebab, yang diajukan harus menang,” jelasnya.
Anggota DPR RI komisi III Ini juga menyampaikan, nantinya DPC akan membentuk tim khusus "Desk Pilkada" untuk menelusuri rekam jejak sejumlah bakal calon bupati Wonosobo. "Tim khusus itu bertugas menelusuri profil bacabup secara detail, sehingga bisa menjadi masukan bagi partai untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung PKB pada pilkada mendatang," terangnya.
Menurut dia, tim akan melakukan penelusuran terhadap data pribadi bacabup seperti latar belakang individu, perilaku, rekam jejak dan asal usul harta kekayaan yang dimiliki kandidat calon kepala daerah tersebut. "PKB ingin mengusung calon yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak buruk pada masa lalu, karena ia akan mengemban amanah rakyat selama lima tahun ke depan. Selain itu, juga PKB ingin mengajukan sosok yang mampu “Ngemong” Masyarakat," tuturnya.
Desk pilkada, lanjut dia, merupakan instruksi dari DPP PKB yang dikirim ke sejumlah daerah yang menggelar pilkada dan komposisi anggota Tim Khusus Desk Pilkada juga sudah ditentukan. “DPC membuat namanya desk pilkada jumlahnya 5 orang. Desk ini tugasnya untuk menangani sementara teknis administratif dari pendaftaran calon maupun verifikasi adminitrasi dan melakukan penjajakan. Penjakan dalam pengertian penerimaan di level internal lalu sampai pada tahap muspin. Melbatkan PAC dan memberikan penilaian,” terangnya.
Setelah DPC membuka pendaftaran dan melakukan verifikasi. Lalu DPP melalukan Feat and propertes dan survai kerjasama dengan lembaga survai independen. “Lalu mendalami seluruh potensinya seperti apa. Setelah tahapan ini selesai lalu keputusan DPP,” terangnya.
PKB Wonosobo tidak membuka pendaftaran bacabup seperti yang dilakukan sejumlah partai politik karena partainya melakukan penjaringan melalui survei popularitas dan elektabilitas. (Red-HW39/Foto: Jam/Harian Wonosobo).
0 komentar:
Post a Comment