Wonosobo, Harian Wonosobo – Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo meradang. Pasalnya calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Aneka Usaha telah dipilih tanpa sepengetahuan komisi tersebut. Sebelumnya, proses pendaftaran calon direksi BUMD memang telah dibuka. Namun, dalam perekrutannya, termasuk seleksi, komisi A tidak dilibatkan.
"Kami tidak tahu sama sekali mengenai proses ini, bahkan info perkembangannya tidak sampai ke kami. Biasanya ada yang memberi kabar, paling tidak tahapannya sudah seperti ini dan ini calon-calonnya. Sekarang tak ada sama sekali. Dengan adanya proses perekrutan yang terkesan diam-diam ini, kami tidak akan bertanggungjawab jika ada persoalan dengan PT Aneka Usaha dikemudian hari,” ungkap Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Rofik Aziz dikantornya, kemarin.
Pihaknya, menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak taat asas keterbukaan penerimaan calon direksi BUMD PT Aneka Usaha. Mestinya hal ini dibicarakan dengan DPRD, dalam hal ini Komisi A yang merupakan mitranya.
"Padahal semangatnya ingin melakukan perubahan yang mendasar terhadap BUMD untuk peningkatan PAD. Kenyataannya, perekrutan saja dilakukan diam-diam," katanya.
Menurutnya, jika fit and proper test dilakukan seperti ini, maka ke depan ini bisa digugat oleh berbagai pihak. Alasannya, asas transparansi dan akuntabilitas perekrutan tidak terpenuhi.
“Memang sudah disampaikan, tetapi perlu dipahami kita ada wakil rakyat, yang harus mengetahui siapa yang akan memimpin perusahaan milik daerah. Jangan sampai, pemimpinnya tidak memahami kondisi ataupun potensi di Wonosobo. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan anggaran daerah. Siapa yang akan menjamin pemilihan direksi ini aman dari segala kepentingan orang-orang tertentu. Kalau, modelnya seperti itu bisa jadi mahasiswa pada menolak,” jelasnya.
Terkait dengan proses atau tahapan perekrutan ini, peserta gagal menjadi direktur PT Aneka Usaha, Elfan Kaukab menjelaskan, setelah proses pendaftaran dan seleksi administrasi dilaksanakan ada empat orang yang daftar dan tiga dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh tim gabungan.
“Hanya ada dua orang yang ikut uji kepatutan, karena yang satunya tidak hadir,” jelasnya.
Ia mengaku tidak mengetahui tentang perda PT Aneka Usaha. Karena, sampai saat ini perdanya masih harus diklarifikasi. (Red-HW45/Foto: Harian Wonosobo).
"Kami tidak tahu sama sekali mengenai proses ini, bahkan info perkembangannya tidak sampai ke kami. Biasanya ada yang memberi kabar, paling tidak tahapannya sudah seperti ini dan ini calon-calonnya. Sekarang tak ada sama sekali. Dengan adanya proses perekrutan yang terkesan diam-diam ini, kami tidak akan bertanggungjawab jika ada persoalan dengan PT Aneka Usaha dikemudian hari,” ungkap Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Rofik Aziz dikantornya, kemarin.
Pihaknya, menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak taat asas keterbukaan penerimaan calon direksi BUMD PT Aneka Usaha. Mestinya hal ini dibicarakan dengan DPRD, dalam hal ini Komisi A yang merupakan mitranya.
"Padahal semangatnya ingin melakukan perubahan yang mendasar terhadap BUMD untuk peningkatan PAD. Kenyataannya, perekrutan saja dilakukan diam-diam," katanya.
Menurutnya, jika fit and proper test dilakukan seperti ini, maka ke depan ini bisa digugat oleh berbagai pihak. Alasannya, asas transparansi dan akuntabilitas perekrutan tidak terpenuhi.
“Memang sudah disampaikan, tetapi perlu dipahami kita ada wakil rakyat, yang harus mengetahui siapa yang akan memimpin perusahaan milik daerah. Jangan sampai, pemimpinnya tidak memahami kondisi ataupun potensi di Wonosobo. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan anggaran daerah. Siapa yang akan menjamin pemilihan direksi ini aman dari segala kepentingan orang-orang tertentu. Kalau, modelnya seperti itu bisa jadi mahasiswa pada menolak,” jelasnya.
Terkait dengan proses atau tahapan perekrutan ini, peserta gagal menjadi direktur PT Aneka Usaha, Elfan Kaukab menjelaskan, setelah proses pendaftaran dan seleksi administrasi dilaksanakan ada empat orang yang daftar dan tiga dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh tim gabungan.
“Hanya ada dua orang yang ikut uji kepatutan, karena yang satunya tidak hadir,” jelasnya.
Ia mengaku tidak mengetahui tentang perda PT Aneka Usaha. Karena, sampai saat ini perdanya masih harus diklarifikasi. (Red-HW45/Foto: Harian Wonosobo).
0 komentar:
Post a Comment