Dunia "Ngenes" yang Terabaikan?

Ida Agus H

Oleh Ida Agus H

Menyandang predikat sebagai Kabupaten termiskin di Jawa Tengah meninggalkan rasa yang menyesakkan dada. Dalam acara rakerda Karang Taruna se Jawa Tengah beberapa waktu lalu, dipaparkan peringkat daerah dengan tingkat kemiskinan yang lumayan parah, dan Wonosobo menduduki peringkat pertama. Malu ??? Mungkin.

Masa daerah yang begitu subur  kok bisa jadi daerah termiskin. Tapi sudahlah, kenapa harus malu ? toh saya hanya rakyat biasa. Pejabat yang  memiliki amanah untuk mensejahterakan rakyatnya saja tidak malu kok. Kalau malu seharusnya  sudah ada upaya perbaikan bertahun tahun lalu, karena kabar seperti ini sudah cukup lama terdengar. Tapi toh mereka tenang tenang saja.

Kemiskinan yang dialami Wonosobo ini pastilah akan berimbas pada persoalan sosial. Semuanya akan menjadi mata rantai yang saling berhubungan. Salah satunya karena ketiadaan sumber sumber ekonomi yang dimiliki warganya.  Kondisi ini nantinya akan menyentuh pada berkurangnya atau menghilangnya daya beli masyarakat. Sehingga pada saat mereka dihadapkan pada persoalan harus terus hidup, disinilah masalah sosial mulai terlihat.

Life must go on. Ada atau tidaknya sumber pendapatan, masyarakat harus terus membiayai hidupnya. Lantas dari mana saat sumber ekonomi sepseri pekerjaan tak juga diperoleh ?? Mengemis, menggelandang, menjajakan dari menjadi PSK dan melakukan tindak kriminal menjadi opsi instan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Mau bagaimana lagi ? ini satu satunya cara termudah untuk bertahan hidup. Mungkin pendapat saya akan terbantahkan, namun cobalah tengok kondisi riil di lapangan. Nggegirisi kalo dipaparkan.

Lantas dimana peran pemkab dalam penanganan masalah ini ??? Inilah yang memunculkan pertanyaan tersendiri. SOTK beberapa bulan lalu ikut melikuidasi Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani masalah sosial dan menyerahkan kepada Bagian Sosial dan Kesra Setda Kabupaten. Ditangani dinas yang memiliki kewenangan lebih besar saja masih keteteran, apalagi sekarang hanya menjadi bagian yang jauh lebih kecil. Tentunya akan semakin memperkecil ruang gerak penanganan masalah sosial.

Hilangnya Dinsos ibaratnya hilangnya induk semang bagi para PMKS ( Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial). Jujur, persoalan sosial menjadi tugas dari pemkab selaku representasi negara. Jika negara saja sudah tidak peduli pada masalah sosial, bagaimana dengan warga masyarakat kebanyakan ?

Permasalahan sosial menjadi benang ruwet yang sulit untuk diurai saat ini. Entah apa yang ada di benak para pembuat kebijakan saat itu dengan menghapus lembaga yang menangani hal itu. Kinerja yang dilakukan barangkali belum sempurna, namun bukan berarti harus menghapusnya kan?

Sekarang dengan 27 permasalahan sosial yang ada, pemkab tampak keteteran menanganinya. Hal yang sama dirasakan oleh penggiat  masalah sosial. Banyak kegiatan yang kini tidak tertangani dengan baik. Mungkin bukan masalah yang seksi dan menguntungkan menangani persoalan sosial, karena lebih berurusan dengan “ dunia ngenes”, dan kalangan  terpinggirkan. Jauh lebih bergengsi dan menguntungkan jika membahas dan mengambil kebijakan yang berbau kapital, dengan benefit ekonomi sebagai landasan pemikirannya.  Namun jangan dilupa bahwa mereka adalah juga warga yang harus mendapat perhatian, toh konstitusi sudah mengamanatkan.

Mumpung masih masa kampanye, semoga ada calon bupati yang peduli dalam penanganan masalah sosial secara serius, tidak sekedar pencitraan demi popularitas dan perolehan suara semata. Tapi dilandasi pada kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin.

Seandainya saya Bupati Wonosobo, saya tidak akan memprioritaskan proyek kosmetik terlebih di dalam kota secara berlebihan namun lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Karena hal itu akan saya pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan nantinya. Biarlah kota ini tumbuh dalam kesederhanaan dan kesajahaaan namun rakyatnya sejahtera. Karena itulah yang dibutuhkan. Saya ingin dikenang sebagai bupati yang membuat masyarakatnya sejahtera. Dan hal itu lebih mudah ketika saya harus mempertanggung jawabkan di hadapan Tuhan.

Ah, tapi saya kan bukan bupati atau tepatnya belum jadi bupati minimal dalam lima tahun mendatang. Gambar saya pun tidak ada dalam baliho paslon bupati. Semoga saja, masih ada kepedulian untuk menangani masalah sosial secara lebih baik dari bupati Wonosobo mendatang.

-Ida Agus H adalah Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Wonosobo.

20:35