 |
| APK Pilkada Wonosobo yang dibiarkan. |
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo Yudistiro mengatakan, KPU merupakan pengguna anggaran dalam penyelenggara pemilu. Untuk itu, apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam proses pemasangan APK. Langkah kongrit yang harus dan segera dilakukan adalah menegurnya.
“KPU selaku kuasa pengguna anggaran harus menegur pelaksana teknis pemasangan APK. Tujuannya, agar pemasangannya lebih baik dan mudah dilihat oleh masyarakat. Sehingga, proses anggaran yang sudah dikeluarkan akan berdampak besar untuk masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga menyarankan apabila ada APK yang belum dicetak, maka diarahkan untuk pembuatan baliho. Sebab, pembuaan spanduk proses pemasangannya kurang rapi dan ada beberapa paslon yang tak terlihat.
“Untuk alat peraga yang belum tercetak mohon agar diarahkan ke pembuatan baliho daripada spanduk. Karena baliho pemasangannya bisa lebih rapi dan lebih mudah dilihat oleh masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga membenarkan jika marak baliho yang roboh dan terpasang kurang rapi. Karena, pihaknya pernah menyaksikan sendiri proses pemasangan.
“Saya juga melihat dengan mata kepala sendiri untuk pemasangan spanduk banyak yang kurang rapi dan ada yg roboh. Karena itu kami menyarankan agar APK yg perlu diperbanyak adalah balihonya jangan spanduknya,” tuturnya.
Pihaknya meminta kepada KPU untuk segera menyelesaikan masalah APK tersebut. Supaya sosialisasi paslon bupati dan Wakil Bupati bisa tersampaikan.
“Kami meminta agar secepatnya diurai masalah APK. Jangan sampai pihak pemasang APK sembarangan dalam memasang,” tuturnya.
Untuk diketahui, marak spanduk dan baliho paslon yang roboh dan terpasang kurang rapi. Bahkan, ditemukan dibebarapa titik teknik pemasangan tidak sesuai nomor urut.
Untuk mempermudah pemasangan, terlihat hanya ada beberapa bambu saja yang digunakan untuk memasang. Padahal, ketentuannya setiap spanduk harus menggunaka dua bambu. (Red-HW22/Foto: Harian Wonosobo).
0 komentar:
Post a Comment