Wonosobo, Harian Wonosobo - Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) merupakan bentuk bagan, atau struktur organisasi di pemerintahan. Dengan adanya reformasi birokrasi yang diinstruksikan pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui perda nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan perombakan 35 Dinas jadi kantor dan dua dinas dirampingkan dengan prosesi penempatan pejabat yang menduduki posisi tertentu.
Hasilnya, ada sebanyak ada 350 pegawai eselon 5/A-2/A yang terkena dampaknya. Untuk itu, Harian Wonosobo mencoba untuk menanyakan tentang SOTK dengan Calon Wakil Bupati Nomor 3 Agus Subagyo yang pernah menduduki jabatan sebagai Kabag Organisasi di Pemda Kabupaten Wonosobo.
Menurut Anda, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang bagus itu seperti apa?
Agus Subagyo : Secara otomatis, karena hubungannya langsung dengan new publik manajemen. Maka SOTK itu harus sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.
Perlukah melakukan perampingan Struktur Organisasi dan Tatak Kerja (SOTK)?
Agus Subagyo : Bukan masalah gemuk atau ramping, tetapi bagaimana organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, tidak ada ukuran gemuk atau ramping. Karena, dalam teorinya, organisasi itu memilik fungsi pembagian tugas tupoksi dan pengendalian. Jadi kita miskin, kalau pengendaliannya tidak sampai masyarakat bawah, malah menyakitkan. Makanya tidak berarti kaya, miskin, gemuk atau ramping.
Terus Apa yang harusnya dilakukan?
Agus Subagyo : Sebenarnya yang diperlukan itu adalah optimalisasi. Artinya, mengoptimalkan SOTK sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebetulnya bukan masalah ramping atau gemuk. Pada saat saya masih menjabat sebagai Kabag Organisasi, saya pernah ikut acara di Menpan. Menpan menyampaikan, miskin struktur kaya fungsi. “Justru sebaliknya miskin struktur bisa juga menjadi sakit. Sakit bisa menjadi mati. Gemuk pun asal sehat gak masalah,”tuturnya.
Caranya Bagaimana?
Agus Subagyo – Sejatinya, ada indikator penentuan SOTK. Dulu ada analisis beban kerja. Selama ini, yang kami amati analisisnya belum akurat, kadang ada mis. Contoh, seorang UPT perikanan Kenjer, sini kan gak ada orang yang nangani karena satu orang UPT. Kelihatannya, tidak ada pekerjaan. Padahal, saya akumulasikan di Provinsi. di Muntilan dengan lahan yang seperti itu sama. Ada ratusan pegawai, dikelola dengan bagus.
“Sana malah menghasilkan itu satu contoh untuk Jawa Tengah,”tuturnya.
Kelihatannya tidak ada pekerjaan, sebenarnya belum teranalisis atau belum tergali. Diwakili satu orang petugas, petugasnya belum optimal. Sehingga, kelihatannya tidak ada pekerjaan. Makanya harus ada ilmu sendiri. (Red-HW99/Foto: Ja/Harian Wonosobo).
0 komentar:
Post a Comment