 |
| Beberapa Kades di Kecamatan Leksono sedang menunggu satu persatu
diperiksa oleh Panwaslu Kabupaten, kemarin |
Wonosobo, Harian Wonosobo – Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Leksono berencana untuk menggugat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wonosobo. Mereka menganggap Panwaskab sudah keterlaluan dalam melakukan pemeriksaan adanya pertemuan kepala desa (kades) dengan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebab, etika pemeriksaan yang dilakukan layaknya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka koruptor.
“Panwaskab Wonosobo sudah keterlaluan terhadap rekan-rekan kades yang telah memeriksa seperti koruptor atau maling. Sebab, dalam memeriksa seperti layaknya tersangka koruptor diperiksa satu persatu. Dan itu sudah melebihi kasar maka dari itu kami akan mengambil langkah-langkah hukum agar tidak terulang kembali,” terang Bagian Hukum Paguyuban Kepala Desa Wonosobo (PKKW) Sulaiman, SH dirumahnya, Minggu (13/8/2015).
Menurut Sulaiman, langkah hukum akan dilakukan demi kepentingan politik yang sehat dan waras serta untuk pembelajaran Panwas yang kami nilai tidak Profesional. “Akan kami laporkan ke Bawaslu, apabila dalam penindakan tidak sesuai dengan prosedur hukum, apabila ada penyalah gunaan wewenang kami akan melakukan upaya hukum di Pengadilan,” tuturnya.
Sulaiman menyatakan, semua kades di Leksono Netral dalam Pilkada. Akan tetapi bila mana ada pasangan calon bertamu dan bersilaturahmi itu bukan merupakan pelanggaran hukum yang harus di laksanakan pemeriksaan. Sebab, ada salah satu calon yang masih memiliki jabatan Wakil Bupati. Secara otomatis, ketika ada pertemuan kepala desa, sebagai Wakil Bupati ketemu dengan kades sudah hal yang wajar.
“Sebenarnya rekan-rekan kades ini hanya pertemuan rutin. Kebetulan Ibu Wakil Bupati Wonosobo Maya Rosida berniat pamitan karena masa jabatannya akan habis, dan itu kan wajar sebagai pejabat publik menyampaikan beberapa hal tentang yang sudah dilakukan selama ia menjabat sebagai wakil bupati,” katanya.
Pihaknya juga meminta kepada panwas untuk memahami pertemuan itu kaeena tidak ada satupun alat atau atribut kampanye. “Harusnya panwas lebih paham dan lebih membuka mata kami pertemuan di wilayah Banjarnegara yang diluar wilayah, dan disitu tidak ada 1 pun atribut kampanye, Panwas setidaknya bisa mengklarifikasi saja bukan melakukan pemeriksaan seperti layaknya tersangka koruptor,” tuturnya.
Ia juga meminta agar ada sosialisasi jadwal kampanye. Sebab, kepala desa belum menerimas jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo. “Sementara sosialisasi jadwal kampanye belum kami terima di Desa, itu namanya tidak profesional,”katanya.
Pihaknya juga mempertanyakan endusan panwaskab. Sebab, sampai saat ini tidak ada bukti yang valid terkait keterlibatan kades. “Kalau bukti bukti sudah jelas kita siap sesuai dg aturan, tapi mana bukti jika pertemuan itu melanggar,” tanyanya. (Red-HW44/foto; Harian Wonosob).
0 komentar:
Post a Comment