Penulis adalah Direktur Serayu Institut
Fenomena golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu memang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun partai politik. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Wonosobo. Dalam dua pemilu sebelumnya, angka golput di Wonosobo cukup tinggi. Tercatat dalam pemilu legislatif tahun 2014 terdapat 24 persen masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dan pada pemilihan presiden, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat menjadi 28 persen (KPU Wonosobo, 2015).
Pada pemilihan legislatif terdapat 656.242 daftar pemilih tetap dan hanya 494.562 orang yang menggunakan hak pilihnya. Sementara pada pemilihan presiden, dari 659.839 pemilih tetap, hanya 476.602 orang yang berangkat ke tempat pemungutan suara. Angka ini belum ditambah surat suara yang rusak. Kecamatan yang paling tinggi angka golputnya adalah Wadaslintang. Jumlah warga di Kecamatan Wadaslintang yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 38 persen pada pileg dan 40 persen pada pilpres. Kecamatan lain yang relatif tinggi antara lain Kaliwiro, Kalikajar, dan Kepil.
Beberapa penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya antara lain karena sebagian warga Wonosobo sedang tidak berada di Wonosobo. Mereka tidak sempat untuk pulang pada waktu hari pemilihan karena kesibukan dalam pekerjaan, sekolah, kuliah dan juga jarak yang jauh. mereka sebenarnya bisa juga memilih di tempat lain, namun biasanya alasannya adalah tidak mau ribet. Hanya sebagian kecil warga yang akan menyempatkan pulang untuk menggunakan hak pilihnya.
Sementara bagi warga yang berdomisili di Wonosobo, salah satu kemungkinan yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap hiruk pikuk pilkada. Kelompok ini beranggapan bahwa mau pilkada atau tidak, kondisi kehidupan mereka dari dulu hingga sekarang tetap sama sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu ada juga kelompok masyarakat yang peduli terhadap pilkada, namun mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa kurang cocok dengan para calon bupati dan wakil bupati. Adanya fenomena kebakaran pasar dapat juga meningkatkan angka golput. Mereka mungkin kecewa dengan usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan pasar.
Oleh karena itu perlu adanya usaha yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalisasi angka golput tersebut. KPU bisa memanfaatkan sisa waktu untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya yang di daerah pelosok. Ada banyak orang yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu dari tingkan kecamatan sampai dusun yang bisa dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberitahu waktu pelaksanaan pemilu namun juga ajakan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pilkada.
Pihak KPU juga bisa bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dan agama. Banyak forum yang dapat dijadikan wahana sosialisasi seperti forum pengajian, yasinan, atau kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu, masing-masing calon bupati dan wakil bupati beserta tim suksesnya juga harus ikut aktif dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
0 komentar:
Post a Comment