Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut terlalu nanggung untuk pembangunan pasar, namun di pihak lain angka tersebut sudah dianggap cukup apabila dipakai untuk memulai proses pembongkaran pasar.
Ketua Komisi B DPRD Wonosobo Wahyu Lembusuro Nugroho mengemukakan bahwa pemerintah kabupaten bersama dewan telah menyepakati angka Rp.50 milyar untuk proses pembanguan pasar induk.
“Anggaran Rp. 50 milyar, saya kira mendekati 50 persen dari total jumlah anggaran yang dibutuhkan,” katanya.
Pihaknya berharap, nilai tersebut bisa untuk memulai proses pembongkaran pasar sebelah barat yang memang harus dirobohkan karena sudah dua kali terbakar.
“Pembanguan pasar induk dimulai dari proses pembongkaran, tahun 2016 mulai jalan,” katanya kepada Harian Wonosobo.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Wonosobo Mugi Sugeng mengatakan, bahwa angka Rp.50 milyar dianggap cukup untuk memulai proses pembangunan pasar induk wonosobo, sebab pada proses awal sebenanarnya dimulai dari pembongkaran terlebih dahulu.
“Saya kira angka tersebut sudah cukup signifikan, sembari menunggu proses yang lain, tahun 2016 memang akan diawalai dengan pembongkaran pasar induk sebelah barat,” terangnya.
Menurutnya, pagu anggaran yang telah disepakati sebesar Rp.50 milyar itu merupakan bukti pemerintah dan DPRD untuk mempercepat proses pembangunan pasar, agar pedagan bisa kembali berdagang dalam kondisi yang normal.
“Saya kira semua pihak ingin pasar induk wonosobo cepat selesai dibangun, sehingga bisa memaksimalkan roda ekonomi para pedagang,” imbuhnya.
Namun hal yang perlu dipikirkan bersama dalam mengawali pembongakran pasar induk diantranya masalah relokasi kembali pedagang pasar, pasalnya hingga saat ini ruang yang sedianya dikosongkan untuk kelaur masuk alat berat dan truk pengangkat matrial, dipakai untuk berdagang,
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra-PAN, Adin Yulia Setiawan mengemukakan, bahwa proses pembangunan pasar harus diawasi oleh sema pihak, pasalnya dari paparan terkait DED pasar induk oleh konsultan, ternyata masih banyak kekurangan.
“Dari paparan konsultan beberapa waktu lalu, jelas kita belum puas, sebab sejumlah aspek tidak masuk, seperti area parkir mobil yang tidak ada, selain itu, proses pendataan pedagang pasar juga belum selesai dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya. (Red-HW12/Gus).
0 komentar:
Post a Comment