“Adanya fenomena kebakaran pasar dapat juga meningkatkan angka golput. Mereka mungkin kecewa dengan usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan pasar,” tutur Najmu Tsaqib Akhda Direktur Serayu Institut (SI) Kabupaten Wonosobo di rumahnya, Jumat (28/8/2015).
Menurutnya, sesuai data yang bersumber dari KPU, fenomenagolputatau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu memang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun partai politik. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Wonosobo. Dalam dua pemilu sebelumnya, angka golput di Wonosobo cukup tinggi.
“Tercatat dalam pemilu legislatef tahun 2014 terdapat 24 persen masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dan pada pemilihan presiden, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya meningka tmenjadi 28 persen,” terangnya.
Disebutkan, padapemilihan legislative terdapat 656.242 daftar pemilihtetap dan hanya 494.562 orang yang menggunakan hak pilihnya. Sementara pada pemilihan presiden, dari 659.839 pemilih tetap, hanya 476.602 orang yang berangkat ke tempat pemungutan suara. Angka ini belum ditambah surat suara yang rusak. Kecamatan yang paling tinggi angka golputnya adalah Wadaslintang.
“Jumlah warga di Kecamatan Wadaslintang yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 38 persen pada pileg dan 40 persen pada pilpres. Kecamatan lain yang relatif tinggi antara lain Kaliwiro, Kalikajar, dan Kepil,” katanya.
Menurutnya, penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya antara lain karena sebagian warga Wonosobo sedang tidak berada di Wonosobo. Mereka tidak sempat untuk pulang pada waktu hari pemilihan karena kesibukan dalam pekerjaan, sekolah, kuliah dan juga jarak yang jauh. Mereka sebenarnya bisa juga memilih di tempat lain, namun biasanya alasannya adalah tidak mau ribet
“Hanya sebagian kecil warga yang akan menyempatkan pulang untuk menggunakan hak pilihnya,” tuturnya.
Sementara bagi warga yang berdomisili di Wonosobo, salah satu kemungkinan yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap hiruk-pikukp ilkada. Kelompok ini beranggapan bahwa mau pilkada atau tidak, kondisi kehidupan mereka dari dulu hingga sekarang tetap sama, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu ada juga kelompok masyarakat yang peduli terhadap pilkada, namun mereka tidak menggunakan hakpilihnya karena merasa kurang cocok dengan para calon bupati dan wakil bupati.
Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalkan angka golput tersebut. KPU bisa memanfaatkan sisa waktu untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya yang di daerah pelosok. Ada banyak orang yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu dari tingkat kecamatan sampai dusun yang bisa dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberitahu waktu pelaksanaan pemilunamun juga ajakan mengenai pentingnya menggunakan hakpilih dalam pilkada.
Pihak KPU juga bisa bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dan agama. Banyakforum yang dapat dijadikan wahana sosialisasi seperti forum pengajian, yasinan, atau kegiatan masyarakat lainnya. Selain itu, masing-masing calon bupati dan wakil bupati beserta tim suksesnya juga harus ikut aktif dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. (red-HW14/Foto: Harian Wonosobo).
0 komentar:
Post a Comment