 |
| Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Wonosobo Awaludin Ahmad sedang menyampaikan arahan dalam rakor di Sindoro Sumbing, Selasa (31/5). |
Wonosobo, Harian Wonosobo - Selama ini forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Wonosobo belum ada. Sehingga, ketika ingin berkordinasi dengan BPD cukup kesulitan. Untuk itu, ke depan Pendamping Desa (PD) harus bisa mendekati BPD untuk mengajak membentuk forum. "Karena di beberapa daerah, seperti Kebumen, Forum BPD sudah dibentuk. Dan rencananya kita akan mengawal pembentukan forum BPD. Supaya, ke depan BPD bisa menjadi mitra pendamping desa dalam mengawasi dana desa," tutur TA Kabupaten Wonosobo, Awaludin Ahmad disela-sela rapat kordinasi dengan pendamping desa di Sindoro Sumbing, Selasa (31/5).
Sesuai dengan amanat UU desa, BPD merupakan lembaga desa yang memiliki peran kuat dalam melakukan pemantauan pelaksanaan uu desa. "Karena BPD adalah badan legislasinya desa, mereka merupakan wakil masyarakat yang dapat mengawal pelaksanaan dana desa," jelasnya.
Menurutnya, Kekuatan hukum BPD lebih kuat. BPD jelas sebagai pemantau pelaksanaan uu desa. "Karena BPD adalah legislasinya desa," jelasnya.
Langkah konkrit yang akan dilakukan adalah akan segera merapat ke BPD. "Kita akan merapat ke BPD terkait monitorong pelaksanaan penggunaan dana," tuturnya. (HW/99/Kang Emil/Harianwonosobo).
0 komentar:
Post a Comment